TIMES MAJALENGKA, MAJALENGKA – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Bupati Majalengka H Eman Suherman menegaskan kembali komitmen Pemkab Majalengka dalam menolak segala bentuk korupsi dan gratifikasi.

Komitmen tersebut disampaikan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Daerah Majalengka dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Bupati Majalengka meminta seluruh jajaran perangkat daerah untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi melalui peningkatan pengawasan internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta optimalisasi pelayanan publik yang akuntabel.

"Budaya anti korupsi harus menjadi nilai yang diinternalisasi oleh seluruh ASN, tidak hanya sebagai slogan, tetapi diwujudkan dalam integritas dan disiplin kerja sehari-hari," kata Bupati Eman Suherman, Selasa (9/12/2025)

Instruksi Kesiapsiagaan Jelang Natal dan Tahun Baru

Memasuki masa Natal dan Tahun Baru (Nataru 2025-2026), Bupati Majalengka juga menginstruksikan seluruh OPD dan instansi terkait untuk memastikan kesiapsiagaan di berbagai sektor.

Instruksi tersebut, Kata Bupati Eman Suherman meliputi pengamanan wilayah, kelancaran arus lalu lintas, stabilitas ketersediaan kebutuhan pokok, hingga kesiapan layanan kesehatan dan penanggulangan bencana.

"Seluruh jajaran diharapkan meningkatkan koordinasi dan kewaspadaan agar masyarakat dapat menjalani perayaan Natal dan Tahun Baru dengan aman, tertib, dan nyaman," tegas Bupati Majalengka.

Pemerintah Kabupaten Majalengka menekankan bahwa penguatan pengawasan dan pengendalian di seluruh sektor merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas daerah selama periode libur akhir tahun.

Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, pemerintah daerah mengoptimalkan kerja sama dengan TNI-Polri, stakeholder teknis, organisasi masyarakat, serta instansi penyedia layanan publik lainnya.

"Sinergi ini diperlukan untuk memastikan potensi kerawanan dapat diantisipasi sejak dini dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal," ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Majalengka berkomitmen menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan stabilitas daerah, sekaligus memperkuat integritas birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)