MAJALENGKA – Semangat penguatan integritas dan profesionalisme penegakan hukum mengemuka dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) yang digelar Kejaksaan Negeri Majalengka (Kejari Majalengka).

Upacara berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka (Kajari Majalengka), Sukma Djaya Negara, pada Rabu (6/5/2026)

Peringatan ini menjadi momentum reflektif atas perjalanan panjang PERSAJA sebagai wadah pemersatu insan Adhyaksa dalam memperkuat peran institusi kejaksaan sebagai pilar utama penegakan hukum di Indonesia.

Dalam amanat yang disampaikan Kajari Majalengka, Sukma Djaya Negara ditegaskan bahwa PERSAJA harus terus menjadi pusat penggerak transformasi internal, guna melahirkan jaksa yang responsif, adaptif, dan berintegritas.

Baca juga

Kasus HIV/AIDS dan TBC di Majalengka Masih Tinggi, Jadi Alarm Serius Kesehatan Daerah

Pesan tersebut sejalan dengan arahan Jaksa Agung Republik Indonesia yang menekankan pentingnya kesiapan aparatur dalam menghadapi dinamika penegakan hukum, termasuk implementasi regulasi baru seperti KUHP dan KUHAP

Dalam konteks ini, soliditas internal dan kepatuhan terhadap etika profesi menjadi fondasi utama menjaga kepercayaan publik. Lebih jauh, PERSAJA juga didorong untuk memperkuat fungsi sebagai jembatan aspirasi anggota, sekaligus mendorong peningkatan sinergi antar aparat penegak hukum.

"Kolaborasi lintas institusi dinilai menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang efektif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan zaman," ujarnya.

Penegakan kode etik serta internalisasi nilai kejujuran, independensi, dan tanggung jawab profesional menjadi perhatian utama dalam membentengi setiap insan Adhyaksa dari potensi penyimpangan. Hal ini sekaligus menjadi upaya menjaga marwah institusi di tengah sorotan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Baca juga

Perkuat Peran Pemuda untuk Majalengka Langkung SAE di Harlah KNPI ke-53

Melalui peringatan HUT ke-75 PERSAJA ini, seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Majalengka semakin memperkuat komitmen kolektif dalam mendukung reformasi penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (*)