MAJALENGKA – Tekanan fiskal akibat tingginya belanja pegawai menjadi persoalan serius yang dihadapi hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini disampaikan Bupati Majalengka H. Eman Suherman (Bupati Eman Suherman), yang menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Bupati Eman Suherman mengungkapkan bahwa rata-rata belanja pegawai di banyak daerah telah melampaui ambang batas ideal sebesar 30 persen. Kabupaten Majalengka sendiri, kata dia, mencatat angka yang cukup tinggi, yakni mencapai 39 persen dari total anggaran.

"Kalau diuangkan, kondisi ini membuat kita mengalami defisit hampir Rp90 miliar," ujar Eman Suherman dengan nada serius, Selasa (31/3/2026)

Situasi tersebut, lanjutnya, menempatkan pemerintah daerah pada posisi dilematis. Di satu sisi, regulasi harus dipatuhi. Namun di sisi lain, kebijakan pengetatan belanja pegawai berpotensi menimbulkan dampak sosial yang tidak kecil.

Baca juga

Kasus HIV/AIDS dan TBC di Majalengka Masih Tinggi, Jadi Alarm Serius Kesehatan Daerah

Bupati Eman menjelaskan, salah satu langkah ekstrem yang bisa diambil untuk memenuhi ketentuan tersebut adalah dengan menghentikan perekrutan bahkan mengurangi tenaga kerja, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) maupun pegawai paruh waktu.

"Risikonya sangat besar jika itu dilakukan. Tidak hanya berdampak pada pelayanan publik, tetapi juga pada kehidupan para pegawai," tegasnya.

Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Majalengka berharap adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat. Eman menyebutkan, opsi yang diharapkan antara lain penangguhan penerapan aturan atau pemberian anggaran kembali yang sempat dikurangi tersebut.

"Kami berharap ada solusi. Entah ditangguhkan dulu kebijakannya, atau ada dukungan anggaran dari pusat agar daerah tidak terbebani," katanya.

Baca juga

Perkuat Peran Pemuda untuk Majalengka Langkung SAE di Harlah KNPI ke-53

Lebih jauh, ia menekankan bahwa keputusan terkait pengurangan pegawai bukanlah pilihan yang mudah. Pemerintah daerah, menurutnya, harus mempertimbangkan dampak luas yang bisa timbul, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

Di akhir pernyataannya, Eman juga menyampaikan harapan kepada para pegawai, khususnya P3K dan tenaga paruh waktu, untuk tetap optimis di tengah ketidakpastian kebijakan. "Mudah-mudahan semua mendapatkan jalan terbaik," pungkasnya. (*)