TIMES MAJALENGKA, MAJALENGKA – Mencegah lebih baik daripada mengobati. Prinsip inilah yang kini dipegang teguh oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Majalengka dalam upayanya menjaga kerukunan umat beragama di wilayahnya.

Melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penguatan Deteksi Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan, digelar di Kopi Sawah pada Selasa (8/7/2025).

Kemenag Majalengka menyusun strategi lapangan yang konkret dan sistematis. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Direktorat Bimas Islam Kemenag RI.

Menurut Kasi Bimas Islam Kemenag Majalengka, Sofyan Firdaus, upaya deteksi dini ini bukan sekadar rutinitas program. Ini adalah investasi sosial untuk mencegah munculnya konflik yang dapat berakar dari perbedaan keyakinan, interpretasi ajaran, atau dinamika sosial keagamaan di masyarakat.

“Konflik keagamaan yang tampak kecil di daerah, jika tidak ditangani dengan cepat dan bijak, bisa membesar. Kita perlu membangun sistem peringatan dini berbasis lokal,” ujar Sofyan.

Kemenag melibatkan unsur strategis seperti Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama Islam, dan organisasi kemasyarakatan Islam sebagai aktor utama dalam sistem ini.

Para penyuluh agama inilah yang akan berperan sebagai ‘mata dan telinga’ pemerintah dalam mengenali potensi konflik sedini mungkin.

Dengan 187 penyuluh agama yang tersebar di seluruh kecamatan dan memiliki desa binaan masing-masing, jaringan ini diyakini mampu mendeteksi gejala intoleransi atau paham menyimpang di akar rumput.

“Mereka adalah garda terdepan. Jika ada indikasi potensi konflik, mereka bisa melaporkannya sebelum berkembang,” jelas Sofyan.

Majalengka bukan tanpa sejarah. Pada era 1990-an, daerah ini pernah menghadapi ketegangan keagamaan terkait komunitas Ahmadiyah di Kecamatan Argapura.

Beberapa wilayahnya pun sempat diidentifikasi sebagai basis paham radikal, termasuk NII. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bahwa stabilitas sosial tidak boleh dianggap remeh.

“Kami tidak menunggu konflik muncul. Ini langkah preventif. Jangan sampai ada kejadian seperti yang terjadi di Sukabumi,” tegas Sofyan.

Lebih lanjut, sistem ini tidak berjalan sendiri. Kemenag Majalengka juga memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem), yang melibatkan kejaksaan, pengadilan, kepolisian, TNI, pemerintah daerah, FKUB, hingga ormas Islam.

“Deteksi dini hanyalah tahap awal. Penanganannya harus kolaboratif. Kita tidak bisa kerja sendiri dalam menjaga toleransi,” tutup Sofyan. (*)