TIMES MAJALENGKA, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj RI) melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK pada Jumat (3/10/2025). 

Dalam pertemuan tersebut Kemenhaj yang dipimpin langsung Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf diterima oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto beserta jajarannya. 

Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menyerahkan nama-nama calon sumber daya manusia (SDM) yang akan masuk ke Kemenhaj kepada pimpinan KPK tersebut. 

“Kami memperkenalkan diri sebagai kementerian baru dan meminta KPK melakukan penelusuran profil nama-nama calon SDM ini,” ucap Gus Irfan. 

Menhaj memberikan keterangan persnya usai pertemuan dengan KPK. (FOTO: dok. Kemenhaj)

Gus Irfan menegaskan pentingnya pelibatan KPK sejak awal perjalanan kelembagaan Kemenhaj agar yang bergabung benar-benar bersih dan berkomitmen penuh pada integritas. “Ini langkah preventif agar sejak awal Kemenhaj tidak kecolongan,” tegas Gus Irfan.

Selain penyerahan nama, Gus Irfan juga mengusulkan kerja sama strategis dengan KPK dalam pengawasan kelembagaan dan seluruh proses bisnis penyelenggaraan haji. 

Menurutnya, kolaborasi ini mencakup penyusunan sistem pencegahan korupsi, pemberian rekomendasi tata kelola, hingga pengawalan pada titik-titik rawan seperti kuota, layanan, belanja, dan pengelolaan anggaran. 

“Komitmen kami jelas, seluruh proses bisnis Kemenhaj, mulai dari tata kelola kelembagaan hingga layanan haji harus sesuai peraturan perundangan sekaligus menutup celah praktik korupsi,” ujar Gus Irfan.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Gus Irfan menegaskan bahwa Kemenhaj berkomitmen penuh menghadirkan integritas dalam seluruh aspek penyelenggaraan haji.

“Pesan Presiden jelas, Kemenhaj harus menjadi wajah integritas. Karena itu, kolaborasi dengan KPK bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata,” tegasnya.

“Harapan kami, model sinergi ini mampu membawa transformasi tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih baik dan berkualitas,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, KPK melalui Sekretaris Jenderal Cahya Hardianto Harefa menyambut positif langkah strategis Kemenhaj tersebut. 

Ia menegaskan KPK akan mendukung upaya membangun tata kelola penyelenggaraan haji yang bersih dan transparan dan ia juga berpesan agar setiap proses penyediaan layanan hingga penyelenggaraan dibuat secara transparan. 

Menurutnya, saat ini KPK juga tengah melakukan kajian dan telaah atas potensi dan titik kritis dalam pencegahan korupsi.

“Dalam waktu dekat akan memberikan pembekalan dan sosialisasi kepada Kementerian Haji dan Umrah untuk mencegah terjadinya korupsi dengan harapan tata kelola haji ke depan semakin baik,” tandasnya. (*)