TIMES MAJALENGKA, MAJALENGKA – Isu pemekaran provinsi dan pembentukan kabupaten baru di wilayah Jawa Barat kembali ramai diperbincangkan. Namun, Bupati Majalengka Eman Suherman menegaskan hingga saat ini, belum ada pembahasan resmi ataupun informasi konkret yang diterima pemerintah daerah terkait hal tersebut.

Ia menyebut, isu yang berkembang kemungkinan besar masih sebatas wacana dari kelompok tertentu yang memiliki kepentingan khusus.

"Kami dari pemerintah belum mendengar secara jelas itu. Mungkin diusulkan oleh kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan," ujar Eman Suherman, Rabu (25/6/2025).

Meski secara jumlah penduduk Jawa Barat, yang telah menembus lebih dari 54 juta jiwa, pemekaran bisa saja menjadi kebutuhan logis, Eman menilai bahwa langkah tersebut harus dikaji secara menyeluruh, terutama dari sisi kesiapan ekonomi dan kapasitas fiskal wilayah.

"Kalau dilihat dari jumlah, ya wajar kalau ada permintaan. Tapi jangan sampai semangat pemekaran justru menimbulkan beban baru bagi daerah,” ujar Bupati Eman

Lebih jauh, Eman mengungkapkan bahwa hingga kini tidak ada diskusi resmi antar kepala daerah ataupun pembahasan di DPRD yang mengarah ke rencana pemekaran.

"Belum ada informasi itu. Mungkin hanya dinamika usulan, tapi saya belum menerima apapun dari DPRD," ucapnya.

Menurut Eman, banyak daerah baru di Indonesia yang justru menghadapi tantangan serius setelah dilakukan pemekaran, terutama terkait keterbatasan anggaran dan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

"Jangan sampai apa yang diimpikan ternyata jauh dari kenyataan. Sekarang kan banyak kabupaten dan kota baru yang justru kesulitan anggaran,” katanya.

Ia pun menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Kabupaten Majalengka masih merasa nyaman sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat, dan belum melihat urgensi untuk dilakukan pemekaran wilayah dalam waktu dekat.

"Kami belum merasa penting untuk itu. Lebih baik memaksimalkan potensi daerah yang ada ketimbang terburu-buru memekarkan tanpa perhitungan matang," jelas Bupati Majalengka, Eman Suherman. (*)