MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten Majalengka (Pemkab Majalengka) Jawa Barat, terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal serta berbagai kendala administratif.

Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, menegaskan komitmennya untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui program perbaikan infrastruktur yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah pada 2026 hingga 2027.

Menurut Eman Suherman, tahun 2026 menjadi momentum awal pelaksanaan program pembangunan yang sepenuhnya disusun oleh dirinya bersama Wakil Bupati Majalengka. 

Fokus pembangunan diarahkan pada sektor infrastruktur sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Alhamdulillah, secara bertahap sesuai program yang telah kami rencanakan, perbaikan jalan terus berjalan. Masyarakat yang sebelumnya mengeluhkan kondisi jalan rusak kini mulai merasakan hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah," ujar Eman, Rabu (17/6/2026)

Pemerintah Kabupaten Majalengka saat ini menangani 248 titik pembangunan infrastruktur yang didanai melalui Dana Alokasi Umum (DAU), meliputi pembangunan jalan dan jembatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 paket pekerjaan telah berjalan dan memasuki tahap pelaksanaan.

Meski demikian, Eman mengakui proses percepatan pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Mekanisme lelang dan aturan administrasi yang berlaku kerap menjadi tantangan tersendiri dalam merealisasikan proyek-proyek infrastruktur secara cepat.

Di tengah tuntutan masyarakat yang menginginkan perbaikan jalan segera terealisasi, pemerintah daerah harus tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut, kata Eman, sering kali membuat proses pembangunan membutuhkan waktu lebih panjang dibanding harapan masyarakat.

Selain kendala teknis, Pemkab Majalengka juga menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat. Eman menjelaskan bahwa kapasitas APBD Majalengka mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

"Dulu APBD Majalengka pernah mencapai sekitar Rp3,5 triliun. Sekarang turun menjadi sekitar Rp2,9 triliun. Sementara anggaran infrastruktur yang sebelumnya berada di kisaran Rp350 miliar hingga Rp400 miliar, kini hanya sekitar Rp74 miliar," ungkapnya.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Bupati Majalengka aktif menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat guna memperoleh tambahan dukungan anggaran.

Upaya tersebut membuahkan hasil dengan masuknya sejumlah bantuan pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Beberapa proyek yang mendapatkan dukungan antara lain pembangunan jembatan senilai hampir Rp40 miliar, ruas jalan Bantarujeg-Malausma sebesar Rp7 miliar, Jatiwangi-Tonjong Rp12 miliar, pembangunan akses Jalan Jatilima Rp10 miliar, serta sejumlah proyek strategis lainnya.

Tak hanya itu, Pemkab Majalengka juga berhasil mengakses dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk beberapa proyek jalan, termasuk ruas Bongas-Bantaruwaru senilai Rp21 miliar yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan, serta proyek Besi-Beber senilai Rp14 miliar yang telah selesai dikerjakan.

Eman menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan urusan wajib pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya memastikan pembangunan berjalan meski di tengah keterbatasan anggaran.

"Yang paling dirasakan masyarakat itu infrastruktur. Jalan yang baik akan meningkatkan pelayanan, memperlancar aktivitas ekonomi, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Karena itu kami terus berjuang mencari sumber pendanaan agar kebutuhan publik bisa terpenuhi," katanya.

Beberapa ruas jalan yang menjadi prioritas penanganan tahun ini antara lain Majalengka-Dawuan, Talaga-Sukamantri, serta sejumlah ruas strategis lainnya yang berfungsi sebagai jalur penghubung antar wilayah. Untuk ruas Majalengka-Dawuan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar dan saat ini memasuki tahapan lelang sebelum pengerjaan dimulai.

Dengan berbagai program yang sedang berjalan, Pemkab Majalengka menargetkan 92,5 persen pembangunan infrastruktur dapat tertangani hingga akhir 2026. Target tersebut diperkuat melalui langkah aktif pemerintah daerah dalam mencari dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

"Kami akan terus bergerak, baik ke pemerintah provinsi maupun kementerian terkait. Semua dilakukan untuk memenuhi harapan masyarakat. Ketika rakyat bahagia dan tersenyum, kami pun ikut bahagia karena tugas pemerintah adalah melayani," tegas Bupati Majalengka, Eman Suherman. (*)