JAKARTA – Undangan dengan logo Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), kepada 11 Rais Syuriah PCNU se-Jawa Barat menuai sorotan. Rais Syuriah PCNU Kabupaten Garut, KH. Rd. Amin Muhyidin Maolani, mengonfirmasi bahwa dirinya termasuk salah satu Rais yang menerima undangan tersebut. 

Diketahui, undangan yang turut mengikutsertakan Bupati dan Wali Kota itu beredar luas. Disinyalir undangan itu berkaitan erat dengan dinamika menjelang Muktamar NU yang akan digelar pada 27–31 Agustus 2026.

Kiai Amin menyangsikan pertemuan itu murni membahas agenda pembangunan daerah, mengingat momentumnya sangat berdekatan dengan hajatan tertinggi Nahdlatul Ulama.

"Sejauh dan seingat saya, Gubernur tidak pernah mengundang kami sebagai Rais NU di Jabar untuk kepentingan pembangunan Jawa Barat. Maka ketika hari ini Gubernur mengundang dan waktunya tidak jauh dari Muktamar, tentu saja pembahasannya tidak akan jauh dari persoalan Muktamar," ujar Kiai Amin, Rabu (19/8/2026).

Kiai Amin secara tegas meminta KDM untuk tidak ikut campur dalam urusan internal NU, apa pun motivasinya. 

Baca juga

Rais Syuriah PCNU Garut Semprit KDM, Kiai Amin: Fokus Pengangguran Jabar

Menurutnya, kepentingan NU dan warganya hanya diketahui serta dipahami secara utuh oleh internal warga dan pengurus organisasi itu sendiri.

Langkah KDM mengundang para Rais PCNU dinilai berpotensi menjadi preseden buruk bagi hubungan sinergis antara NU dan pemerintah daerah. 

Kiai Amin mengingatkan bahwa NU memiliki memori buruk terkait intervensi kekuasaan, seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru saat pemerintah berupaya mengonsolidasi kekuatan tertentu demi kepentingan politik meski pada akhirnya agenda intervensi tersebut gagal total.

Daripada menyita energi pada urusan Muktamar NU, Kiai Amin menyarankan Gubernur Jawa Barat untuk memfokuskan perhatian pada penanganan berbagai persoalan daerah yang masih menumpuk. 

Baca juga

Perisai dan Tanda Centang, Ini Makna Logo Media for Integrity

Menurutnya, Pemprov Jabar masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam mengatasi tingginya angka pengangguran, masalah lingkungan, nasib sekolah swasta, hingga perhatian terhadap pendidikan keagamaan dan pesantren yang dinilainya masih terabaikan.

"Untuk Gubernur KDM, kalau mau mengundang PCNU nanti setelah Muktamar saja. Kita perlu diskusi soal pendidikan keagamaan dan pesantren, yang sampai hari ini Pemprov Jabar alfa," tegas Kiai Amin.

Sambil mendoakan agar Gubernur Jawa Barat senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan roda pemerintahan, Kiai Amin meminta agar proses Muktamar NU dibiarkan berjalan secara independen di tangan para pengurus dan kiai NU. (*)