TIMES MAJALENGKA, MAJALENGKA – Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka (Bapenda Majalengka) memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Majalengka (Kejari Majalengka) atas kerjasama dalam optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.

Plh Kepala Bapenda Majalengka, Rachmat Gunandar mengatakan, penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi Bapenda atas kerjasama dengan Kejari Majalengka yang telah membuahkan hasil positif dalam meningkatkan pendapatan daerah. 

Alhasil, sampai dengan pertengahan bulan Mei 2025, piutang PBB yang tertagih sebesar Rp1,3 Miliar atau 55 persen dari target piutang sebesar Rp2,5 Miliar, sehingga kerja sama ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan PBB.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Majalengka atas kontribusi dalam mendukung upaya peningkatan PAD Kabupaten Majalengka," ujar Rachmat Gunandar, Selasa (20/5/2025).

Ia menyebut, bahwa Bapenda bekerja sama dengan Kejari Majalengka bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar piutang pajaknya serta untuk meningkatkan PAD dari sektor PBB.

"Dengan langkah ini, Bapenda berharap dapat meningkatkan realisasi pendapatan daerah sekaligus mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah secara tepat waktu," kata Rachmat yang juga diamini Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bapenda Majalengka, Heri Herwandi.

Sementara itu, Kajari Majalengka, Wawan Kustiawan melalui Kasi Datun, Agus Setiyo Budi menyambut baik pengharagaan yang diberikan Bapenda Majalengka. Dengan penghargaan ini, semoga peran Kejari Majalengka semakin dapat dirasakan masyarakat.

Menurutnya, bahwa penghargaan tersebut menunjukkan sinergi yang baik antara Bapenda Majalengka dan Kejaksaan Negeri Majalengka dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Majalengka.

"Sehingga dengan kerja sama yang telah terjalin ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka," harapnya.

Lebih jauh Agus menambahkan, bahwa Kejaksaan melalui Bidang Datun juga siap untuk melakukan pendampingan hukum lainnya terkait kegiatan pembangunan fisik yang masuk baik dalam katagori strategis maupun non strategis daerah, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Majalengka.

Hal tersebut, bertujuan agar berbagai kegiatan di wilayah kota berjuluk Angin ini bisa berjalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

"Kami lakukan pencegahan agar tidak terjadinya perbuatan yang melanggar hukum yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara," ujar Kasi Datun Kejari Majalengka. (*)