TIMES MAJALENGKA, MAJALENGKA – Dalam suasana pagi yang khidmat namun penuh pesan moral, Kejaksaan Negeri Majalengka menggelar peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 dengan rangkaian kegiatan yang menegaskan kembali pentingnya integritas dan penegakan hukum yang bersih. 

Usai upacara yang dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka, Sukma Djaya Negara, kegiatan berlanjut dengan aksi nyata di depan kantor Kejari Majalengka, pada Selasa (9/12/2025)

Di ruas jalan yang dipadati arus kendaraan, para pegawai Kejaksaan menyapa para pengendara dengan cara berbeda, yakni membagikan stiker dan gantungan kunci bertema antikorupsi.

Aksi ini bukan sekadar simbolis, tetapi dirancang sebagai pengingat visual yang terus melekat dalam keseharian masyarakat. Satu per satu kendaraan melintas, menerima stiker bertuliskan pesan moral yang menegaskan bahaya korupsi.

Para pengendara, mulai dari pengemudi roda dua hingga roda empat, tampak antusias menerima edukasi langsung yang disampaikan dengan pendekatan persuasif namun penuh ketegasan.

Membangun Kesadaran Publik Lewat Aksi Nyata

Kepala Kejari Majalengka Sukma Djaya Negara menegaskan, bahwa upaya ini merupakan bentuk komitmen institusi Adhyaksa dalam menghadirkan edukasi antikorupsi secara lebih dekat kepada masyarakat.

Stiker dan gantungan kunci tersebut diharapkan menjadi pengingat sehari-hari bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merampas kesempatan dan masa depan publik.

"Peringatan Hakordia bukan hanya seremonial, tetapi momentum untuk meneguhkan kembali nilai integritas, terutama dalam pelayanan publik," ujar Sukma Djaya Negara.

Menurutnya, momentum pembagian stiker ini sekaligus menjadi simbol bahwa semangat antikorupsi harus mengalir dan hadir di mana saja, bahkan di tengah aktivitas lalu lintas masyarakat.

Dengan cara sederhana namun berdampak, Kejari Majalengka berharap pesan ini dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian kolektif terhadap bahaya korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini menutup rangkaian peringatan HAKORDIA 2025 dengan penegasan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan kontribusi semua pihak, bukan hanya aparat penegak hukum.

"Edukasi publik menjadi pondasi penting untuk mewujudkan Majalengka yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi," jelas Kajari Majalengka. (*)