TIMES MAJALENGKA, MAJALENGKA – Menjelang pergantian tahun 2025 menuju 2026, Pemerintah Kabupaten Majalengka (Pemkab Majalengka) Jawa Barat, menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga pangan dan ketahanan ekonomi masyarakat. 

Kepastian tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Majalengka H. Eman Suherman saat kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian serta peternakan, Selasa (30/12/2025).

Bupati Eman Suherman menegaskan bahwa Kabupaten Majalengka memiliki fondasi ketahanan pangan yang kuat. Saat ini, luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Majalengka tercatat sekitar 50 ribu hektare, dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mencapai 37 ribu hektare.

"Kita ingin Majalengka terus maju. Lahan pertanian harus tetap dijaga untuk pangan, namun kita juga perlu ruang untuk investasi dan industri agar perekonomian daerah berkembang," ujar Bupati Eman Suherman.

Menghadapi momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Bupati mengapresiasi pelaksanaan GPM sebagai langkah strategis menjaga daya beli masyarakat. Meski harga kebutuhan pokok relatif stabil, ia mengingatkan adanya potensi fluktuasi pada komoditas tertentu, seperti cabai.

Ia pun menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Majalengka agar segera melaporkan jika terjadi lonjakan harga yang tidak wajar di lapangan, sehingga dapat segera dilakukan intervensi oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala DKP3 Kabupaten Majalengka H. Gatot Sulaeman melalui Kabid Ketahanan Pangan H. Ence menyampaikan bahwa meskipun terdapat tren kenaikan harga pangan di akhir tahun, Majalengka mampu mengantisipasinya dengan baik berkat kapasitas produksi lokal yang memadai.

"Alhamdulillah Majalengka dalam kondisi surplus. Beras aman, sayur-mayur tersedia, begitu juga daging dan telur. Semua terkendali untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru," ujar H. Ence.

Sebagai langkah konkret pengendalian inflasi, atas arahan Bupati Majalengka, Gerakan Pangan Murah telah digelar di 10 titik strategis di Kabupaten Majalengka selama masa transisi akhir tahun.

Di sisi lain, Pemkab Majalengka juga memberikan perhatian serius terhadap keberlanjutan peran penyuluh pertanian. Tercatat sebanyak 293 penyuluh yang sebelumnya berstatus pegawai daerah kini beralih menjadi pegawai pemerintah pusat. 

"Meski demikian, sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah tetap terjalin erat demi menjaga produktivitas dan ketahanan pangan Majalengka," jelasnya. (*)