MAJALENGKA – Di tengah tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, kembali menegaskan komitmennya dalam mengelola keuangan daerah secara profesional.

Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Majalengka berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian tersebut bukan sekadar catatan administratif di atas kertas. Di balik opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah itu, tersimpan konsistensi panjang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Bupati Majalengka, Eman Suherman, bersama Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Didi Supriadi, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Selasa (9/6/2026).

Turut mendampingi dalam agenda tersebut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka, Yayan Sumantri, serta Inspektur Kabupaten Majalengka, Hendra Krisniawan.

Raihan opini WTP ke-13 secara beruntun menjadi simbol keberhasilan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menjaga disiplin pengelolaan anggaran daerah. Prestasi ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem pengawasan, perencanaan, hingga pelaporan keuangan daerah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Bupati Majalengka, Eman Suherman, mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang kembali berhasil dipertahankan tersebut. Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP selama 13 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah.

"Alhamdulillah, Kabupaten Majalengka kembali meraih opini WTP untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Majalengka yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel," ujar Eman Suherman.

Namun bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka, penghargaan tersebut bukanlah garis akhir. Opini WTP justru dipandang sebagai amanah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik dan memperkuat integritas birokrasi.

Menurut Eman, setiap anggaran yang dikelola pemerintah daerah harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, pengawasan dan akuntabilitas akan terus diperkuat agar pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Prestasi ini harus menjadi penyemangat bagi seluruh aparatur pemerintah daerah untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Ke depan, kami akan terus memperkuat pengawasan dan akuntabilitas demi mewujudkan Majalengka Langkung Sae," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Didi Supriadi, menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut menjadi bukti kuat bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif berjalan efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan maupun pengawasan.

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Atas nama DPRD Kabupaten Majalengka, kami mengucapkan selamat atas diraihnya kembali opini WTP ke-13 secara berturut-turut. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Didi.

Ia menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal guna memastikan setiap program pembangunan yang dibiayai APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan diraihnya opini WTP ke-13 secara berturut-turut, Kabupaten Majalengka kembali mempertegas posisinya sebagai daerah yang konsisten menerapkan prinsip good governance.

Di tengah dinamika pembangunan dan tantangan pengelolaan anggaran yang semakin kompleks, capaian ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Sindangkasih. (*)